Komentar |
| Kadis Kominfostik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi MH Mewakili Gubernur NTB saat Pembukaan Diklat Teknis Fungsional Pranata Humas TIngkat Keahlian Lingkup Pemrov NTB, Senin (24/2/2020). |
Mataram, Berita11.com--Pemerintah
Provinsi NTB, terus berbenah dalam memperbaiki sistem pemerintah yang baik.
Salah satunya adalah pembinaan SDM calon pejabat fungsional Pranata Humas yang
memegang peranan penting sebagai garda terdepan membangun trust dan partisipasi
publik. Sebab pejabat Pranata Humas yang ada di setiap perangkat daerah,
memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola, penyedia dan pelayan informasi
maupun membangun komunikasi dengan publik.
"Keberhasilan
pranata humas membangun komunikasi dan kolaborasi dengan publik, ibarat ujung
pena yang turut menentukan membuminya program-program unggulan NTB
Gemilang", ujar Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) I Gede Putu Aryadi, S.Sos.,
MH, saat mewakili Gubernur NTB, Dr. H.
Zulkieflimansyah pada pembukaan Diklat Teknis Fungsional Pranata Humas Tingkat
Keahlian Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Senin (24/2/2020) di Wisma Tambora
BPSDM Provinsi NTB.
Pranata Humas
lanjut Gede, harus mampu dan hadir menjembatani komunikasi antara pemerintah
dan masyarakat. Ada 60 program unggulan NTB Gemilang yang harus dipublikasikan
secara masif. Baik yang telah direalisasikan dan yang sedang dikembangkan.
Informasi
pembangunan menjadi tugas utama yang dikelola dan publikasikan oleh pranata
humas, tegasnya. Sehinga Pranata Humas, kata Aryadi harus mampu menjalin
kemitraan. Juga cakap dalam berkomunikasi dan berhubungan baik dengan semua
pihak. Memberikan layanan informasi yang dapat membangun optimisme masyarakat
agar ikut serta mensukseskan program NTB Gemilang.
Ini yang
diharapkan dari keberadaan Pranata Humas. Sehingga melahirkan kepercayaan
publik terhadap pemerintah. Kemudian masyarakat ikut berperan serta dalam
segala aspek pembangunan di daerah, tuturnya.
"Keterbukaan
publik mampu membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap pemerintah,"
sebut mantan Irbansus Inspektorat Provinsi NTB.
Pemerintah
juga harus terus mendidik masyarakat agar mengetahui tentang literasi media dan
digital. Supaya publik tahu mana informasi yang baik dan benar serta informasi
yang bohong.
Setelah
masyarakat paham, maka mereka akan dapat menjadi agen yang akan ikut
menyebarkan informasi pembagunan maupun capian pemerintah. "Itulah
pentingnya literasi media dan digital kepada masyarakat," terang mantan
Kabag pemberitaan Humas NTB ini.
Pemerintah
ini sejatinya adalah pelayanan masyarakat. Sehingga kata Gede, diklat itu
diharapkannya dapat melahirkan SDM Pranata Humas paham tupoksi.
Ia juga
menyinggung, betapa pentingnya informasi atau data di era digitalalisasi. Data
menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Provinsi NTB tahun 2019 lalu, ditetapkan
sebagai badan publik yang informatif tingkat Nasional.
Namun
sayangnya, belum semua OPD dilingkup pemerintah daerah NTB mampu mengelola
informasi publik dengan baik. Padahal lanjutnya, semua kanal informasi
dibuka. Publik dapat menyampaikan kritik dan masukan melalui aplikasi digital
NTB Care. Inilah yang kita harapkan dari Pranata humas, menjadi garda terdepan
untuk mengelola dan menyampaikan informasi sesuai prosedur.
Gubernur Zul
dan Wagub Ummi Rohmi, jelas Aryadi memprogramkan diklat humas ini adalah bagian
dari upaya menciptkan SDM yang bersih dan melayani. Karena salah satu asas
pemerintahan yang harus diwujudkan dalam meraih
pemerintah yang Bersih dan Melayani sesuai misi kedua RPJMD adalah
keterbukaan atau transparansi, tutupnya.
Kepala Pusat
Pendidikan Pelatihan Pegawai kementrian Kominfo RI Usuludin, SH, MH.
mengingatkan ASN adalah pelayan masyarakat. Terkait dengan informasi publik,
maka pranata humas memiliki peran terdepan.
Diakuinya,
diklat ini pertama diselenggarakan diseluruh Indonesia tahun 2020 ini.
Pemerintah Provinsi NTB, dinilainya serius untuk melahirkan SDM fungsional
pranata humas guna mempublikasikan capaian pemerintah daerahnya.
"Yang
menyangkut pelayanan publik, terkait pranata humas adalah tugas ASN yang
dilindungi oleh UU nomor 5 tahun 2014," terang Usuludin.
Salah satu
tupoksi ASN diberi peluang menduduki jabatan fungsional pranata humas. Secara
legal pemerintah bertanggungjawab terhadap penyebaran informasi yang positif.
Keberhasilan
pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan, kata usuludin ditentukan pula
oleh kemampuan pejabat fungsional pranata humas untuk menyampaikan informasi
yang edukatif kepada masyarakat. "Itu namanya GPAR", ujarnya.
Ia berpesan,
usai diklat ini pranata humas harus murah senyum. Rapi dalam berpenampilan.
Sopan dalam bertutur kata. "Pokoknya tampil beda,"pesannya.
Mewakili
Kepala BPSDM Prov. NTB.
Kabid
Pengembangan Kompetensi Umum dan Fungsional Baiq Honey Suprihatin melaporkan
kegiatan berlangsung tanggal 24/2 hingga 21/3 tahun 2020. Untuk mencari SDM
pranata humas.
"Pemrov
NTB, saat ini masih kekurangan pejabat fungsional, harapannya diklat ini
melahirkan pranata humas yang profesional," tutupnya. [B-24/*]