Komentar |
| Ilustrasi |
Puluhan Guru Tidak Tetap (GTT) di Kabupaten Dompu mendatangi Sekretariat DPRD Kabupaten Dompu, Rabu (29/11/2017). Sejumlah aspirasi mereka yang telah lama membuncah diluapkan di depan legislator.
Salah satu tuntutan utama mereka mendesak legislatif agar membantu memperjuangkan nasib mereka yang masih belum jelas, terutama soal kesejahteraan.
Perwakilan Forum GTT Dompu, Endang Sukanti mengungkapkan, selama ini dia dan puluhan GTT lain terkesan dianaktirikan pemerintah daerah. Padahal sudah lama mengabdi untuk pendidikan di Kabupaten Dompu.
Menurutnya, sebagai pengabdi dalam dunia pendidikan tentu membutuhkan biaya hidup untuk keluarga. “Jadi tentu kesejateraan adalah kebutuhan utama untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga,” katanya saat mengadu di depan anggota DPRD Kabupaten Dompu.
Endang berharap Pemkab Dompu memerhatikan nasib seluruh GTT misalnya dengan mengangkat sebagai tenaga honorer atau Pegawai Negeri Sipil. Sebab sudah lebih dari 12 tahun mengabdi untuk pendidikan di Kabupaten Dompu.
Desakan yang sama disampaikan Mafud S.Pd, guru honorer sekolah dasar negeri di Dompu. “Mengingat ada sumber dana APBD sebesar 20 persen untuk dana pendidikan. Kami berharap agar dana tersebut bisa dialihkan untuk kesejateraan para guru honorer,” harapnya.
Ia juga berharap guru honorer yang mendapat SK Bupati Dompu agar digaji setiap bulan. “Selama ini kesejateraan untuk para guru GTT sangat minim dan hampir tidak ada yang diberikan oleh pemerintah daerah,” katanya.
Mafud berharap legislatif bisa membantu GTT memperjuangkan nasib guru non PNS sepertinya.
Anggota DPRD Kabupaten Dompu dari Fraksi Nasdem dan Nadirah SE.Ak dari Fraksi PBB berjanji akan memperjuangkan nasib puluhan GTT dan guru honorer.
“Terimakasih atas kendatangan para guru yang mengadukan nasib dan aspirasinya. Kami menghargai dan menerima dengan tangan terbuka untuk membantu memperjuangkan nasib para GTT,” kata legislator Nadirah.
Nadirah mengungkapkan rasa prihatinya terhadap nasib guru terutama soal kesejahteraan pengajar. Menurutnya, kondisi itu menjadi masalah dalam upaya guru meningkatkan kompetensi.
“Bagaimana para guru mau meningkatkan kapasitas kalau kesejateraannya tidak diberikan oleh pemerintah,” katanya.
Pengaduan GTT dan guru honorer akan menjadi pekerjaan rumah bagi DPRD Kabupaten Dompu. “Tapi sebelumnya kami meminta agar kiranya para guru memberikan acuan atau kronologis masalah dan harapan termasuk jumlah guru honorer dan GTT agar kiranya bisa kami jadikan referensi untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” harapnya.
Menurut dia, kehadiran guru honorer dan GTT di Sekretariat DPRD sangat tepat karena legislatif akan membahas APBD tahun 2018. (RUL)