Komentar |
| Presiden Republik Indonesia, H Joko Widodo. |
Jakarta, Berita11.com— Dalam
rapat melalui telekonferensi Kabinet Indonesia Maju pada Senin, 16 Maret 2020,
Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar penggunaan anggaran kerja
kementerian dapat turut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah
pandemi global virus korona.
Salah satunya dilakukan
dengan menahan alokasi anggaran bagi kegiatan-kegiatan perjalanan dinas maupun
pertemuan-pertemuan yang tentunya harus dikurangi di saat adanya wabah
tersebut.
"Anggaran-anggaran
yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas dan pertemuan-pertemuan yang
tidak perlu ini agar ditahan terlebih dahulu sehingga anggaran yang ada itu
diarahkan sebesar-besarnya untuk menolong masyarakat, buruh, petani, nelayan,
pekerja, dan usaha mikro dan kecil,” ujarnya.
Presiden menyampaikan
bahwa berdasarkan data yang dimiliki, terdapat alokasi anggaran sebesar kurang
lebih Rp40 triliun dari paket-paket perjalanan tersebut yang nantinya dapat
diarahkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendasar.
"Ini ada kurang
lebih Rp40-an triliun yang segera nantinya bisa dialirkan untuk program-program
yang berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat, yang berkaitan langsung
dengan daya beli masyarakat, baik itu petani, nelayan, pekerja, buruh, usaha
mikro dan kecil. Saya kira arahnya ke situ," tutur Presiden.
Selain itu, program dana
desa yang telah berjalan beberapa tahun belakangan juga diminta oleh Presiden
agar menjadi salah satu instrumen pendukung dalam menjaga daya beli masyarakat.
Salah satunya yakni dengan memprioritaskan anggaran dana desa sebesar Rp72
triliun bagi program-program padat karya atau produktif di desa-desa.
"Kemudian yang
berkaitan dengan PKH (Program Keluarga Harapan) tahap kedua, tolong ini juga
menyangkut uang yang besar agar bisa segera dimulai dan kalau bisa tolong juga
dilihat apakah ada kemungkinan Menteri Keuangan menambah besaran dari PKH ini
sehingga akan memperkuat daya beli masyarakat," imbuhnya. [B-24/*]