Komentar
Mataram, Berita11.com— Sekretaris
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., melantik
dan mengukuhkan 131 pejabat lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
Pada acara yang
digelar di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB pada Kamis, 21 Januari
2021 ini, terdapat sebanyak 18 pejabat eselon II, 32 pejabat eselon III, dan 78
pejabat eselon IV, dan ditambah dengan Widyaiswara sebanyak 3 orang yang
dilantik dan dikukuhkan.
Menurut
penjelasan Miq Gite panggilan hangat Sekda, pada gelaran mutasi Pemprov NTB
kali ini fokus terhadap penyegaran pejabat baru, terutama terhadap upaya
penanganan pandemi Covid-19.
Karena itu,
beberapa pejabat terkait yang dikukuhkan, seperti dr. H. Lalu Hamzi Fikri yang
sebelumnya menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prov. NTB digeser
posisinya menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, menggantikan dr.
Nurhandini Eka Dewi, Sp.A.,MPH., yang sejak awal munculnya pandemi Covid-19
telah berjibaku menangani penyebaran dan penanganan virus ini. Kemudian dr. Eka
sendiri dilantik menjadi Asisten Administrasi dan Umum pada Sekretariat Daerah
Provinsi NTB.
“Di saat ini kita
sedang berjuang mengatasi pandemi Covid-19. Karena itu, di jajaran Dinas
Kesehatan NTB, RSUD Provinsi NTB, dan Asisten III mengalami proses penyegaran.
Dan karena Covid-19 semakin serius maka kepada pejabat baru diharapkan bisa
meningkatkan kinerja yang lebih optimal lagi sehingga masalah Covid-19 bisa
terasi dengan sebaik baiknya,” pesan Miq Gite ketika menyampaikan
sambutannya.
Selain melakukan penyegaran pada pejabat penanganan Covid-19,
Pemprov NTB juga melakukan pembaharuan terhadap pejabat Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov NTB, I Gusti Bagus Sugihartha yang
telah mencapai masa purna tugas. Kini Ir. Zainal Abidin yang sebelumnya
menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Kerjasama Provinsi NTB mengisi posisi
tersebut.
Pergantian
jabatan pada BPBD NTB diharapkan Miq Gite dapat mempercepat perbaikan dan
pembangunan kembali rumah rusak akibat bencana Gempa Bumi di tahun 2018 silam.
Selain itu,
sejumlah perangkat daerah di bawah Sekretariat Daerah (Setda) NTB juga telah
dikukuhkan karena mengalami perubahan nomenklatur. Seperti Biro Kerjasama yang
dihapus mulai 2021. Selanjutnya, bagian kerjasama beruibah menjadi bagian di
Biro Pemerintahan.
Kemudian, Biro
Humas dan Protokol berubah menjadi Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov NTB.
Selain itu, Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP) dipecah menjadi dua, sehingga menjadi
Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda
Prov NTB.
“Mudah-mudahan
dengan proses ini, tahun 2021 kita bisa berkerja keras menuntaskan Covid-19 dan
merelesiasikan RPJMD dengan tenaga yang segar dan sehat,” pungkas Sekda. [B-24]