Komentar |
| Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah. |
Mataram, Berita11.com—Perkembangan jumlah pasien Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perekonomian daerah. Diperkirakan jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan di NTB akan mengalami kenaikan.
Namun, dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, daerah, hingga desa dapat menekan angka kemiskinan tersebut. Dan penekanan tersebut jika dibarengi dengan data yang tepat akan berjalan lebih maximal.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Suntono, dalam Kajian dampak covid-19 terhadap kecendrungan kemiskinan di NTB. Persentase tersebut disampaikan di hadapan Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah, Asisten I Baiq Eva Nurcahyaningsih, perwakilan OPD lingkup Pemprov dan dimoderatori oleh Sekertaris Daerah H. Lalu Gita Ariyadi di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Selasa (23/6/2020).
Pemprov NTB sendiri telah langsung tanggap dengan memberikan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang sejak pertama kali kasus covid-19 merebak di NTB Maret lalu. Bantuan tersebut 100 persen merupakan produk-produk UKM NTB. Data penerimanya terus diperbaiki agar tepat sasaran dari waktu ke waktu.
Menanggapi kajian dampak Covid-19 terhadap kecendrungan kemiskinan di NTB, Wakil Gubernur NTB, Ummi Rohmi, meminta agar pemerintah bekerja lebih keras untuk memperbaiki data penerima bantuan. Dalam hal ini, Ummi Rohmi meminta agar setiap stake holder terkait, khususnya Dinas Sosial sebagai penyalur bantuan dapat berkoordinasi dengan BPS NTB sebagai penyedia data serta Bappeda NTB.
“Apa artinya kita munculkan program dengan biaya tinggi tapi tidak tepat sasaran,” kata Ummi Rohmi.
Mantan Rektor Universitas Hamzanwadi tersebut juga yakin dengan anggaran pengentasan kemiskinan yang ada sudah sangat cukup, baik anggaran dar pusat dan di daerah. Yang menjadi PR pemerintah adalah memastikan bantuan tersebut tepat sasaran. Pemerintah juga perlu merubah mindset masyarakat, agar mau membantu pemerintah dengan mengontrol penyanluran bantuan tersebit.
"Kalau kita sudah berhasil mengupdate data dan merubah mindset masyarakat masalah ini akan selesai," kata Ummi Rohmi.
Sekda NTB, H. L. Gita selepas kajian tersebut menjelaskan, Pemprov NTB akan terus berupaya memperbaiki data penerima bantuan. Seiring dengan sensus penduduk yang tengah dilakukan BPS dapat berintegrasi dengan perbaikan data penerima bantuan untuk pengentasan kemiskinan. “Kita akan proaktif untuk memperbiaki data," tandas Sekda. [B-24/*]