Komentar |
| Sekretaris BPBD Kabupaten Bima, Indra Nurjaya SH. Foto B-11. |
Bima, Berita11.com— Sudah dua bulan sejumlah wilayah di Kabupaten Bima dilanda dampak kemarau. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima menyiapkan penetapan status Siaga Darurat Penanganan Kekeringan melalui SK Bupati Bima, yang terhitung 08 Juni hingga 31 Agustus 2020.
Hal tersebut disampaikan Kasubid Penanganan Darurat Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Bambang Hermawan S.Kom MM.
“Kita sudah ada SK Siaga Darurat Penanganan Kekeringan dan sedang mengambil nomor SK di Bagian Hukum,” kata Bambang kepada Berita11.com di BPBD Kabupaten Bima, Rabu (22/7/2020).
Dijelaskannya, sejak 28 Januari 2020 lalu hingga kini, BPBD Kabupaten Bima melakukan droping air bersih terhadap 13 desa menggunakan mobil tangki air 5.000 liter dan mobil 1.000 liter dengan intensitas 1-3 rit per setiap desa tersebut. Sebagaimana pendataan dan pemetaan oleh BPBD, terdapat 4.240 kepala keluarga (KK) atau 21.168 jiwa yang tersebar pada 36 desa, terdampak kekeringan di Kabupaten Bima.
“Kita jalan drop bantuan (air bersih) berdasarkan permintaan. Karena kita harus melayani sesuai porsinya, kalau ada butuh mereka kita drop. Upaya kita menjauhkan masyarakat dari bencana, kita pemetaan untuk bor dalam. Kalau tidak mampu BTT. Kita koordinasi dengan provinsi, jika masih belum juga, kita koordinasi dengan BNPB,” ujarnya.
Menurut Bambang, kondisi kemarau yang berdampak terhadap kekeringan juga disababkan adanya degradasi fungsi hutan sebagai penyimpan air. Ia mencontohkan di Kecamatan Parado yang semula sebagai sumber mata air di Kabupaten Bima, kini justru mulai meminta droping air bersih dari pemerintah daerah karena kondisi kekeringan yang melanda wilayah tersebut.
Sementara itu, Sekretaris BPBD Kabupaten Bima, Indra Nurjaya, SH mengatakan, selain menyiapkan SK Status Siaga Darurat Penanganan Kekeringan, BPBD Kabupaten Bima juga menyiapkan dua unit mobil tangki air yang melayani kebutuhan masyarakat selama kondisi darurat kekeringan. Selain armada milik BPBD, penyaluran air bersih juga menggunakan mobil tangki milik PDAM.
“Kita jalan drop bantuan (air bersih) berdasarkan permintaan. Karena kita harus melayani sesuai porsinya, kalau ada butuh mereka kita drop. Upaya kita menjauhkan masyarakat dari bencana, kita pemetaan untuk bor dalam. Kalau tidak mampu BTT. Kita koordinasi dengan provinsi, jika masih belum juga, kita koordinasi dengan BNPB,” ujarnya.
Menurut Bambang, kondisi kemarau yang berdampak terhadap kekeringan juga disababkan adanya degradasi fungsi hutan sebagai penyimpan air. Ia mencontohkan di Kecamatan Parado yang semula sebagai sumber mata air di Kabupaten Bima, kini justru mulai meminta droping air bersih dari pemerintah daerah karena kondisi kekeringan yang melanda wilayah tersebut.
Sementara itu, Sekretaris BPBD Kabupaten Bima, Indra Nurjaya, SH mengatakan, selain menyiapkan SK Status Siaga Darurat Penanganan Kekeringan, BPBD Kabupaten Bima juga menyiapkan dua unit mobil tangki air yang melayani kebutuhan masyarakat selama kondisi darurat kekeringan. Selain armada milik BPBD, penyaluran air bersih juga menggunakan mobil tangki milik PDAM.
“Upaya penanganan untuk bencana yang biasa sering terjadi, yakni bencana hidrometeorologi kurang air dan kelebihan air atau kekerinngan dan banjir. Kita juga melibatkan TNI-Polri, di samping Dinas Sosial, di desa ada TSBB. Kalau kendala relatif, apapun itu kita tetap melakukan Tupoksi yang ada, bergerak sesuai kemampuan kita,” ujarnya.
Dikatakannya, dalam mengantisipasi dan menangani potensi bencana, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD juga disiagakan. Selain itu, BPBD Kabupaten Bima juga memaksimalkan Pusdalops untuk pelaporan dan koordinasi penanganan bencana. Demikian untuk sistem deteksi dini (early warning system) seperti alat pendeteksi gempa yang telah dipasang oleh BMKG. [B-11]
Dikatakannya, dalam mengantisipasi dan menangani potensi bencana, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD juga disiagakan. Selain itu, BPBD Kabupaten Bima juga memaksimalkan Pusdalops untuk pelaporan dan koordinasi penanganan bencana. Demikian untuk sistem deteksi dini (early warning system) seperti alat pendeteksi gempa yang telah dipasang oleh BMKG. [B-11]