Tahun 2018 Indeks Demokrasi Indonesia NTB “Melorot” 2,41 Poin, Dr Kadir: IDI Magnet bagi Investor

Iklan

.

Tahun 2018 Indeks Demokrasi Indonesia NTB “Melorot” 2,41 Poin, Dr Kadir: IDI Magnet bagi Investor

Kamis, 21 November 2019
Suasana Rakor Teknis Pokja IDI NTB di Mataram, Rabu (20/11/2019).

Mataram, Kiprah.Berita11.com— Sebagaimana paparan BPS, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTB tahun 2018 berada pada level 73,63. Angka tersebut 2,41 poin dibandingkan IDI tahun 2017 yang mencapai 76,04. Capaian kinerja demokrasi Indonesia di NTB tersebut masih berada pada kategori sedang.

Padahal IDI menjadi tolok ukur untuk melihat keamanan sebuah wilayah. IDI menjadi rujukan dalam menarik investor untuk berinvestasi di daerah. Hal itu membuat IDI penting dan belum banyak pihak yang memahaminya.

Demikian diungkapkan Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Mataram, Dr Kadri M.Si saat mengikuti rapat koordinasi teknis Pokja IDI NTB yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB di Hotel Madani Mataram, Rabu (20/11/2019).

Dikatakannya, pemerintah daerah jangan melihat IDI hanya berkaitan dengan urusan politik saja. Namun banyak hal yang penting dari riset dan laporan IDI. Termasuk di dalamnya berkaitan urusan ekonomi, sosial dan kondisi lainnya di daerah. “Jangan melihat karena IDI hanya sebagai urusan politik saja, tapi harus diperhatikan oleh semua pihak karena berhubungan dengan daerah,” tegas pria asal Sila Bima ini.

Disebutkannya, berdasarkan data BPS, IDI NTB pada tahun 2017 menempati urutan ke-11 dari 34 provinsi, pada tahun 2018 turun meleset pada posisi ke-18. “Kondisi ini memprihatinkan, maka harus disikapi dengan serius,” katanya.

Menurutnya, Pemrov NTB melalui Bakesnamgpol ersama semua pihak harus serius mendongkrak nilai IDI sampai kategori baik. Langkah bersama dan sinergi membangun IDI harus dengan komitmen bersama semua pihak, baik pemerintah, masyarakat dan partai politik.


Sebelumnya, Kepala Bidang dan Statistik Sosial (Kabidsos) BPS Provinsi NTB, Arrief Chandra mengakui, berdasarkan laporan dan data BPS bahwa IDI NTB tahun 2018 mengalami kemunduran. Penyebabnya ada beberapa aspek yaitu indeks aspek kebebasan sipil pada 2018 sebesar 78,28 turun 1,12 poin dibanding 2017 dan masuk kategori sedang.

Selain itu, indeks aspek hak-hak politik pada tahun 2018 sebesar 62,08, tidak berubah dibanding 2017 dan masuk kategori sedang. indeks aspek lembaga demokrasi pada tahun 2018 sebesar 86,11, turun 7,87 poin dibandingkan 2017 yang masuk kategori baik.

Menurut Arrief, aspek kebebasan sipil turun poinnya, karena menurut indikator tersebut pemerintah daerah masih mengatur kebebasan berkeyamanan masyarakat. Pemda membuat Perda tentang pelaksanaan berkaitan dengan ibadah.

“Misalnya Perda tentang zakat, jumat khusuq. Inilah penyebab IDI kita di NTB turun, kalau regulasi tersebut dikurangi maka nilai IDI NTB akan naik,” jelas Arif.

Dikatakannya, pada aspek lembaga demokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mampu menelurkan gagasan-gagasan baru untuk Perda inisiatif. Partai Politik yang masuk dalam indicator penilaian IDI hampir minim melakukan kaderisasi terhadap anggota Parpolnya.

Demikian juga birokrasi pemerintah yang kerap melontarkan pernyataan dalam kebebasan beribadah. Termasuk masih adanya ancaman penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama turun nilainya. 

“Jangankan Perda, ucapan dari pejabat atau pimpinan daerah menjadi objek penilaian,” ungkap Kabidsos BPS NTB ini.

Sementara seluruh indikator dalam Aspek hak-hak politik tidak mengalami perubahan dibandingkan kondisi tahun 2017. Seperti hak memilih atau dipilih terhambat, kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih, kualitas daftar pemilih tetap, demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan dan pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, Sekda NTB yang diwakili Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Drs H. Lalu Syafii, MM mengajak semua tim Pokja bersama Bakesbangpoldagri Provinsi NTB untuk meningkatkan kerja sama dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pemanfaatan IDI NTB.

Memberi masukan penyempurnaan indikator dan metodologi IDI NTB dan melakukan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data secara sistematis.

“Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, sebagai leading sektor harus membangun kerja sama dengan semua pihak, aparat keamanan, lembaga pemerintah lainnya, DPRD, LSM dan masyarakat dalam upaya meningkatkan IDI NTB,” kata Lalu Syafii di hadapan peserta Rakor.

IDI merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia dan dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial politik di Indonesia. 
Metodologi penghitungan IDI menggunakan empat sumber data, yaitu review surat kabar lokal, dokumen yang terdiri dari Perda, Pergub, dan lainnya, diskusi terarah dan wawancara mendalam dengan sumber yang berkompeten.

Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni baik dengan indeks > 80,  kemudian sedang dengan indeks 60–80, dan buruk dengan indeks< 60. Komponen dalam penilaian IDI terdiri dari tiga aspek, 11 variabel dan 28 indikator. [MF]