Komentar |
| Sekda NTB, Drs H Lalu Gita Ariadin M.Si Memimpin Rapat Forum Perangkat Daerah dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2022 di Lombok Plaza Hotel, Mataram, Selasa (16/3/2021). |
Mataram, Berita11.com— Perubahan kebijakan anggaran karena pandemi Covid-19 menjadikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) harus melakukan berbagai penyesuaian, terutama dari sisi anggaran yang mesti terkoreksi dengan kebijakan anggaran pemerintah pusat ke daerah.
“Adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 ini tentu saja berpengaruh pada alokasi anggaran pembangunan daerah yang sudah ditetapkan,” kata Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs H Lalu Gita Ariadi, M.Si pada Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2022 di Lombok Plaza Hotel, Selasa (16/3/2021).
Gita Ariadin mengatakan, dari aspek penerimaan pendapatan asli daerah juga berkurang. Karena itu mau tidak mau, pemerintah provinsi harus mengatasinya dengan bekerja lebih optimal, berinovasi, melakukan kolaborasi dengan tetap mengedepankan akuntabilitas untuk mencari sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah untuk melanjutkan pembangunan.
Pada forum perangkat daerah yang dihadiri para Asisten Setda Provinsi NTB dan sebagian besar kepala OPD lingkup Pemprov NTB tersebut, Sekda mengungkapkan, imbas refocusing anggaran untuk Covid-19 membebani APBD. Daya dukung anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan apa yang diprediksi sejak awal. Aspek penerimaan, baik yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah menjadi berkurang.
“Akibat ini negara secara makro penerimaannya juga menjadi berkurang yang otomatis juga berpengaruh pada dana transfer ke daerah turut berkurang. Pengurangan ini juga berdampak pada terjadinya pelambatan penerimaan PAD dari OPD-OPD penghasil,” katanya.
Menurutnya, perubahan kebijakan anggaran pusat yang cukup terasa, juga diperparah terjadinya bencana nonalam seperti Covid-19. Secara nyata, Pemrov NTB juga berhadapan dengan bencana alam hidrometeorologi seperti hujan berkepanjangan yang menimbulkan banjir, tanah longsor, angin puting beliung yang berakibat rusaknya infrastruktur di berbagai wilayah.
Selain itu lanjut Sekda, persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) NTB yang dipulangkan karena diputuskan kontrak kerjanya mengharuskan para PMI diisolasi. Jika ada yang positif dibutuhkan perawatan lebih lanjut, sehingga membutuhkan anggaran dari pemerintah.
“Karena itu sekali lagi diharapkan semua OPD penghasil di tengah kesulitan saat ini dan dalam forum perangkat daerah ini, kita berharap ada solusi-solusi dan harapan-harapan baru agar sumber penerimaan daerah bisa bertambah. Caranya sejumlah perangkat daerah penghasil diharapkan bekerja lebih optimal di tengah segala keterbatasan yang ada saat ini,” katanya.
Selain itu, Gita Ariadi berharap, potensi-potensi yang ada harus dioptimalisasi seperti aset milik Pemprov NTB yang selama ini dalam kerja sama, sehingga memberi pemasukan bagi daerah.
Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB juga diminta bisa bekerja optimal terutama untuk lebih mendorong para investor-investor yang sudah mengajukan surat izin usahanya segera merealisasikan rencana-rencana investasinya.
Kendati dalam realisasinya DPMPTSP mencatat realisasi penananaman modal di NTB angkanya cukup baik, namun tetap harus berkoordinasi intens dengan para investor lain seperti pertambangan untuk segera merealisaiskan rencana-rencana investasinya.
“Ini juga dimaksudkan agar CSR dari para investor ini bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di tengah kondisi ekonomi saat ini akibat Covid-19 dan ekonomi masyarakatpun bisa bergerak kembali,” ujarnya.
Ariadi juga berharap Forum Perangkat Daerah bisa menghasilkan draf RKPD yang hasilnya bisa mendekati target-target RPJMD yang sudah ditentukan. Demikian juga pada pembahasan di tingkat klinis dan lainnya secara teknis, Bappeda diharapkan mendiskusikan dan mempertajam proses itu dengan OPD lain.
“Harapannya juga agar semua OPD bisa bekerja dengan optimal sesuai dengan direktif pimpinan,” jelas pria yang akrab disapa Miq Gita.
Sekda juga selalu mengingatkan agar ASN di lingkungan Pemprov NTB selalu menjadi teladan dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19.
“Kita harus melakukan langkah-langkah yang lebih produktif untuk mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 agar kita tetap aman, sehat dan tetap produktif dalam beraktivitas,” imbaunya.
Ketua panitia Penyelenggara Forum Perangkat Daerah NTB, Dr. Mahjulan SP, MP., menjelaskan, forum perangkat daerah dilaksanakan dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi NTB tahun 2022. Forum perangkat daerah sebagai draf penyusunan rancangan awal Renja perangkat daerah.
Untuk menjamin kesesuaian rancangan awal Renja perangkat daerah dengan rancangan awal RKPD tahun 2022, Bappeda melakukan verifikasi rancangan awal Renja perangkat daerah.
Editor: Redaksi