Komentar |
| Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj Niken Saptrarini Widyawati Zulkieflimansyah. |
Mataram,
Kiprah.Berita11.com— Jajanan yang mengandung zat-zat kimia dan pewarna
berbahaya, jika dikonsumsi oleh anak-anak tidak langsung membuat sakit. Akan tetapi mengonsumsi
jajanan seperti itu dalam jangka panjang, tidak saja dapat merusak kesehatan
anak, namun tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik dan mental saja.Dampak lainnya,
juga bisa berakibat fatal, bahkan mengancam keselamatan jiwa anak.
Oleh karena
itu, menjaga kebersihan dan kesehatan makanan serta stop penggunaan zat pewarna
dan bahan-bahan berbahaya dalam makanan harus menjadi perhatian kita bersama.
Ketua Tim
Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE,
M.Sc, mengajak semua pihak memberi
perhatian serius dan menjamin keamanan dan standar kesehatan pangan yang
dikonsumsi anak-anak. Mulai dari orang tua, guru dan sekolah hingga para
penjual dan pedagang makanan.
“Pihak sekolah,
guru, orang tua murid dan kita semua, harus mengawasi keamanan jajanan anak di
lingkungan sekolah masing-masing,” ujar Niken saat membuka acara Workshop
Monitoring dan Evaluasi Program Intervensi Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS),
yang diselenggarakan Balai Besar POM
Mataram, di hotel Lombok Astoria Mataram NTB, Jumat (6/12/2019).
Bunda PAUD
NTB mengajak instansi terkait terus memberikan pembinaan, penyuluhan dan
pendampingan, agar mampu menjajakan pengan yang memiliki asupan gizi yang baik,
serta terjamin keamanan dan kesehatannya.
Tidak itu
saja, istri Gubernur NTB Dr.Zulkieflimansyah itu, juga mengimbau para produsen
dan pedagang jajanan yang masih menggunakan zat pewarna untuk menghentikan
penggunaan bahan-bahan berbahaya seperti itu.
Bila perlu
para orang tua sesekali waktu, juga menyediakan bekal sekolah dari rumah,
sehingga asupan gizi dan keamanan pangan anak lebih terjamin
Menurutnya,
hakekat intervensi keamanan PJAS adalah meningkatkan keamanan, mutu dan gizi
PJAS di lingkungan sekolah/madrasah di seluruh wilayah provinsi NTB melalui
penguatan lintas sektor dan peningkatan
kemitraan di pusat dan daerah.
“Kita semua
berharap melalui program ini budaya keamanan pangan masyarakat di NTB dapat
terwujud melalui perkuatan sistem manajemen keamanan pangan sekolah,”pungkasnya.
Kepala Subdit
Pemberdayaan Pelaku Usaha Badan POM RI,
Dra. Dyah Sulistyorini, Apt. M.Sc, menegaskan, program intervensi keamanan PJAS
merupakan iktiar untuk menjaga generasi bangsa dari pangan yang tidak aman.
Ia juga
menjelaskan bahwa program Intervensi PJAS merupakan proyek prioritas nasional dan
saat ini telah memasuki tahun ketiga sejak tahun 2017. Pada tahun 2019, target
sekolah yang diintervensi sebanyak 7000 sekolah.
Sementara itu,
Kepala BPOM Mataram, Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt, MH, menjelaskan, ada 14
sekolah yang telah diintervensi PJAS di Provinsi NTB. Targetnya ada 839 sekolah, sedangkan target lokasi sekolah untuk Piagam
Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah sebayak 84 sekolah/madrasah.
Kegiatan ini
telah dilaksanakan sejak awal April 2019. Intervensi yang dilakukan diawali
dengan advokasi lintas sektor dengan OPD terkait, Bimtek keamanan PJAS di
sekolah percontohan kabupaten/kota se-NTB, sampling dan pengujian PJAS dengan mobil
laboratorium keliling.
“Sasaran PJAS
adalah sekolah dan pengelola kantin. Intinya, pengelola kantin harus memiliki
pengetahuna tentang PJAS, kantinnya tersedia bak sampah tertutup, tempat cuci
tangan, lantainya dapat dibersihkan, itu saja syarat kantin itu,” jelas Ni Gan Suarningsih
di depan peserta yang terdiri dari kepala sekolah, pejabat Dinas Dikbud dan Bapedda se-NTB.
Ketika
ditanya tentang adanya kasus keracunan jajanan di sekolah, Kepala BPOM
mengatakan, belum ada temuan. Kalaupun ada, maka sampel jajanan atau makanan
tersebut akan dikirim ke BPOM untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
Kegiatan ini
juga dirangkai dengan penyerahan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah
oleh Ketua TP PKK Provinsi NTB kepada 88 kantin sekolah yang memperoleh Piagam
Bintang Satu Keamanan Pangan. [EM]