Komentar |
| Enam Prinsip Penyaluran Pupuk oleh CV Rahmawati. |
Bima, Berita11.com— Meskipun umumnya
negara-negara sedang menghadapi pandemi Corona dan beberapa daerah di Indonesia
meningkatkan kewaspadaan, CV Rahmawati memastikan pelayanan terhadap penyaluran
pupuk tetap berlangsung efektif.
Kendati demikian, CV Rahmawati tetap
memerhatikan imbauan dan standar kewaspadaan terhadap virus Corona. “Pengaruh terhadap
kinerja, khusus kami CV Rahmawati tidak terpangaruh dengan hal itu, karena kami
menjunjung tinggi prinsip 6 T, tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat
tempat, tepat waktu dan tepat mutu,” Direktur CV Rahmawati melalui Koordinator
Admin CV Rahmawati, Asraruddin di kantor setempat, Sabtu (21/3/2020).
Dikatakannya, pada Maret 2020 volume
distribusi pupuk mulai berkurang, berbeda dibandingkan pada Januari dan
Februari, sehingga pihaknya lebih cepat dan tepat dalam merespon
permintaan. “Kalau sekarang malah lebih
cepat, karena volumennya sedikit di bawah 1.000 ton. Kalau yang mempengaruhi
volume, paling kami harus lembur tidak sampai telat,” ujar Asraruddin.
Berkaitan kebutuhan musim kemarau
(MK 1) untuk bulan April, Mei dan Juni 2020 dan MK2 pada Juli, Agustus dan
September, CV Rahmawati siap melaksanakan distribusi pupuk. Perusahaan telah menyiapkan stok untuk
kebutuhan pada musim kemarau yang akan mulaid disalurkan pada April mendatang.
“Sudah ada kita siapkan stok musim
kemarau, sudah ada sekarang dan sudah kita siapkan. Karena aktivitas Maret kita
sudah selesai dari target menyalurkan yang subsidinya,” katanya.
“Dari itu, kita berinisiatif
menyalurkan April, Mei dan Juni sesuai kebutuhan data yang kita dapatkan dar
teman-teman lapangan, Pupuk Kaltim biasanya Asisten Eksekutif dan juga dari
kios-kios serta informasi petani yang membutuhkan atau tidak. Kita himpun semua
informasinya seperti itu,” jelas Asraruddin.
Mewakili harapan petani dan
mengingat kondisi kebutuhan petani di NTB pada umumnya dan Bima pada khususnya,
CV Rahmawati berharap ada peningkatan alokasi pupuk bersubsidi (urea). Karena kondisi
di lapangan kebutuhan petani bukan lagi 4 zak per hektare. Melainkan di atas
jumlah tersebut.
“Kita juga mewakili suara petani,
harapannya dengan adanya pengruangi ini dilirik lagi khususnya NTB dan Bima. Kebutuhan
aslinya seperti apa dan berapa. Jadi kemarin General Manager (Pupuk Kaltim) dan
anggota DPR RI sudah disampaikan di sana, sehingga ingin direvisi menitikberatkan
di Kabupaten Bima. Misalnya kebutuhannya 4 zak/ hektar, masyarakat sebernanya
kebutuhannya di atas itu, dari 4 zak itu saja tidak semuanya bisa dicover, dari
4 zak saja kita masih merasa kurang, apalagi dengan semakin dikurangi,”
ujarnya. [B-19/*]