Komentar |
| Sekda Provinsi NTB, Lalu Gita Aryadi. |
Mataram, Berita11.com— Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs H Lalu Gita Aryadi, M.Si memastikan kebijakan dan langkah yang akan diambil Pemprov NTB saat ini adalah fokus pada penanganan medis dan pencegahan penularan Covid-19 secara ketat. Upaya tersebut diikuti penyiapan program penanganan dampak sosial ekonomi akibat menurunnya kemampuan daya beli masyarakat.
Berbagai program jaring keamanan sosial (social safty net) kini sedang disiapkan kebutuhan bahan pangan atau Bapok, pendataan UMKM yang lesu karena Covid dan seluruh sektor lainnya yang terdampak dan rentan terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat.
Hal itu selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, ujar Gita pada sesi pemaparan kesiapan Nusa Tenggara Barat dalam penangangan Covid-19, saat video konferensi dengan Sekretaris Jendral Kemendargri, Dr Hadi Prabowo, M.M dan Inspektur Jendral Kemendagri, Dr Tumpak Haposan Simanjuntak, bersama seluruh pemerintah daerah wilayah Indonesia Bagian Timur, di Ruang Rapat Sekda NTB, Jumat (3/4/2020).
Gita mengatakan, bahwa apa yang menjadi kebutuhan daerah, payung-payung hukum untuk bertindak dalam penanganan covid-19, baik melalui Inpres, surat edaran maupun maklumat itu sudah disampaikan, dipedomani, sosialisasikan dan dikonsolidasikan ditingkat OPD kabupaten/kota.
"Alhamdulillah semua sedang berproses," terang Sekda NTB yang biasa dipanggil Miq Gita ini.
Ia menjelaskan bahwa semua terlibat dalam penanganan ini. Gubernur NTB fokus pada penanganan dan antisipasi dampak sosial ekonomi, sedangkan Wakil Gubernur NTB fokus pada upaya pencegahan dan penanganan medis yang terpapar Covid-19.
“Teman-teman OPD, BPKAD menyiapkan penganggaran baik dalam kondisi darurat. Skenario pertama, skenario kedua, kemudian dalam kondisi sangat darurat kami juga mempersiapkannya dalam mempedomani Permendagri Nomor 20 Tahun 2020," ujar Miq Gita.
Beberapa perhatian utama seperti pengawasan pada pintu-pintu masuk ke NTB dilaksanakan dengan protokol penanganan standar yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, mulai dari pintu-pintu kedatangan, dengan berkolaborasi bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Bahkan komunikasi dan koordinasi juga dengan KKP Cengkareng dan Padang Bai.
Ia menjelaskan bahwa semua terlibat dalam penanganan ini. Gubernur NTB fokus pada penanganan dan antisipasi dampak sosial ekonomi, sedangkan Wakil Gubernur NTB fokus pada upaya pencegahan dan penanganan medis yang terpapar Covid-19.
“Teman-teman OPD, BPKAD menyiapkan penganggaran baik dalam kondisi darurat. Skenario pertama, skenario kedua, kemudian dalam kondisi sangat darurat kami juga mempersiapkannya dalam mempedomani Permendagri Nomor 20 Tahun 2020," ujar Miq Gita.
Beberapa perhatian utama seperti pengawasan pada pintu-pintu masuk ke NTB dilaksanakan dengan protokol penanganan standar yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, mulai dari pintu-pintu kedatangan, dengan berkolaborasi bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Bahkan komunikasi dan koordinasi juga dengan KKP Cengkareng dan Padang Bai.
“Begitu tiba, kami akan melakukan pemeriksaan kepada semua pelaksana perjalanan, dengan bekerjasama antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Kesehatan," ujarnya.
Terkait dengan anggaran penanganan dalam masa wabah ini, Bappeda NTB sedang melakukan mapping terhadap program-program dengan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2020. Mana yang harus fokus penanganan dan mana yang harus Realokasi Anggaran, yang dalam eksekusi selanjutnya semua dalam pengawalan inspektorat dan BPKP.
Dinas Kesehatan, juga melakukan protokol penanganan Covid-19. Khusus untuk kesehatan, hal-hal yang perlu mendapatkan dukungan. Yang pertama terkait dengan surat dari Menteri Kesehatan tentang pemberian insentif dan santuan kematian, yang jumlah nominalnya sudah ditentukan.
Terhadap sinergi dengan kabupaten/kota, Miq Gita menyampaikan apresiasinya. Ia mengatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota sudah melakukan penanganan dari awal, mulai dari bandara sampai sosialisasi dan edukasi seperti melakukan karantina mandiri sampai dengan karantina terpusat yang dibiayai dari APBD.
"Kabupaten/kota semua dalam satu komando terus bersinergi," terang pria kelahiran Praya Lombok Tengah itu.
Terakhir ia memaparkan, demi mengantisipasi situasi yang sangat darurat, pemerintah daerah membutuhkan tempat penampungan, seperti di PHI dan BLK. Oleh karenanya, ia berharap Kemendagri agar menyurati Kementerian Agama dan Kementerian Tenaga Kerja, agar Asrama Haji maupun Balai Latihan Kerja (BLK) dapat dijadikan tempat karantina terpusat.
"Kami akan manfaatkan Asrama Haji dan BLK untuk karantina terpusat. Jadi mohon kami disurati,”pungkasnya.
Turut mendampingi Sekda adalah Asisten I, Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si, Asisten III, Dr. H. Lalu Syafi'i, Kadis Kesehatan, Dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, Kadis Kominfotik Gde Aryadi, Kepala BPBD, H. Ahsanul Khalik dan Kadis Perhubungan, Drs, Lalu Bayu Windya.,M.Si. [B-24/*]
Terkait dengan anggaran penanganan dalam masa wabah ini, Bappeda NTB sedang melakukan mapping terhadap program-program dengan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2020. Mana yang harus fokus penanganan dan mana yang harus Realokasi Anggaran, yang dalam eksekusi selanjutnya semua dalam pengawalan inspektorat dan BPKP.
Dinas Kesehatan, juga melakukan protokol penanganan Covid-19. Khusus untuk kesehatan, hal-hal yang perlu mendapatkan dukungan. Yang pertama terkait dengan surat dari Menteri Kesehatan tentang pemberian insentif dan santuan kematian, yang jumlah nominalnya sudah ditentukan.
Terhadap sinergi dengan kabupaten/kota, Miq Gita menyampaikan apresiasinya. Ia mengatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota sudah melakukan penanganan dari awal, mulai dari bandara sampai sosialisasi dan edukasi seperti melakukan karantina mandiri sampai dengan karantina terpusat yang dibiayai dari APBD.
"Kabupaten/kota semua dalam satu komando terus bersinergi," terang pria kelahiran Praya Lombok Tengah itu.
Terakhir ia memaparkan, demi mengantisipasi situasi yang sangat darurat, pemerintah daerah membutuhkan tempat penampungan, seperti di PHI dan BLK. Oleh karenanya, ia berharap Kemendagri agar menyurati Kementerian Agama dan Kementerian Tenaga Kerja, agar Asrama Haji maupun Balai Latihan Kerja (BLK) dapat dijadikan tempat karantina terpusat.
"Kami akan manfaatkan Asrama Haji dan BLK untuk karantina terpusat. Jadi mohon kami disurati,”pungkasnya.
Turut mendampingi Sekda adalah Asisten I, Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si, Asisten III, Dr. H. Lalu Syafi'i, Kadis Kesehatan, Dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, Kadis Kominfotik Gde Aryadi, Kepala BPBD, H. Ahsanul Khalik dan Kadis Perhubungan, Drs, Lalu Bayu Windya.,M.Si. [B-24/*]