Langsung ke konten utama

Warga Manggenae Dompu Desak BPMPD Gelar Ulang Pilkades

Ilustrasi

Dompu, KontrasBima—Puluhan warga Desa Manggenae menggelar aksi unjuk rasa di BPMPD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Dompu, Selasa (28/11/2017) pagi. Mereka mendesak pemerintah menggelar ulang pemilihan kepala desa (Pilkades) di desa setempat.
Menurut massa,  Pilkades di desa mereka yang dilaksanakan secara serentak bersama sejumlah desa lain cacat hukum.

Koordinator massa, Alan Wahyu mengatakan, proses pemilihan kepala desa serentak yang yang dilaksanakan pada Kamis (23/11/2017) lalu termasuk di di Desa Manggenae merupakan representasi dari proses demokrasi yang dituangkan melalui pesta demokrasi. 
Proses itu diharapkan  bernilai edukasi tentang berdemokrasi yang baik dan benar.

Namun yang terjadi mulai dari persiapan pemungutan serta penghitungan suara, justru ditemukan banyak sekali dugaan penyimpangan yang terjadi akibat kelalaian panitia yang di perkuat indikasi pemalsuan data Daftar Pemili Teta (DPT)hingga  penggelembungan suara.

Dikatakannya, mengacu  dari berbagai rangkaian  itu selama proses pemungutan suara,maka pihaknya menduga ada keberpihakan panitia pada salah satu memenangkan salah satu kepala desa.

Menurutnya, salah satu indikasi yang memperkuat dugaan pihaknya yaitu dugaan pemalsuan DPT yang ditambah oleh panitia pemilihan kepala desa di luar  DPT yang telah ditetapkan dan disepakati tiga calon berjumlah 1.169. jumlah tersebut termasuk DPT tambahan sehingga menjadi 1.187.“Belum lagi ada pemilih dari desa lain atau di luar dari Desa Manggenae,” katanya.

Alan mengungkapkan, warga yang ikut mencoblos saat pemilihan kepala desa Manggenae juga ada yang berasal dari Kabupaten Bima. Persoalan lain, sebagai warga Manggenae yang tercakup dalam DPT setempat juga tercatat dan tercover dalam daftar pemilih tetap pada desa lain.

“Sehingga ditemukan ada pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali pada dua TPS di Desa dang berbeda pada waktu yang bersamaan. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 tahun 2014 kami menyimpulkan bahwa proses pemilihan kepala desa serentak di Desa Manggenae cacat demi hukum,” katanya.

Menyusul berbagai dugaan ketimpangan itu, Alan dan puluhan warga Manggenae mendesak panitia Pilkades dan BPD di desa itu segera membuat surat pernyataan bahwa pemilihan kepala desa setempat cacat hukum.

Selain itu, mendesak kepala BPMPD Kabupaten Dompu dan tim sengketa Pilkades Kabupaten Dompu segera mengambil keputusan atas kasus sengketa Pilkades Manggenae cacat demi hukum dan segera menggelar ulang pemilihan pada TPS yang bermasalah.

Massa juga menyuarakan agar Camat Dompu  tidak mengintervensi panitia Pilkades 
Manggenae  agar menandatangani berita acara pemenangan  Pilkades setempat. Selain itu
mendesak Ketua DPRD Dompu segera mengevaluasi dan memanggil tim sengketa pemilihan kepala desa Kabupaten Dompu, panitia pemilihan kepala Desa Mangge Nae, Camat Dompu dan BPD Desa Manggenae.

Poin lain, massa juga mendesak  Bupati Dompu agar tidak menerbitkan SK pelantikan untuk Desa Mangge Nae mengingat proses pemilihan setempat dianggap cacat demi hukum.

“Meminta kepada Kapolres Dompu untuk segera memproses dan menahan para pelaku pemalsuan data sebagaimana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” desak Alan sesuai pernyataan sikap massa.

Aksi massa dari Desa Manggenae dimulai di BPMPD Kabupaten Dompu. Sayangnya setelah puluhan menit menggelar aksi, tak ada satupun pejabat atau perwakilan OPD setempat yang menemui massa. Bahkan kantor setempat tertutup rapat.

Setelah itu massa bergerak menuju kantor Camat Dompu. Namun tak ada perwakilan pemerintah kecamatan yang menemui massa. Puas menggelar orasi di kantor setempat, massa kemudian berpindah ke Sekretariat DPRD Kabupaten Dompu. Usai menggelar orasi di sekretariat legislatif, massa diterima anggota DPRD Kabupaten Dompu, Muhammad Iksan, S.Sos. (RUL)

Postingan populer dari blog ini

Gedung Kesenian Kota Bima akan Diresmikan 2 Mei 2018

Kota Bima, KontrasBima— Meski sempat mangkrak selama 12 tahun, proyek pembangunan gedung kesenian di Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima saat ini sedang dirampungkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima. Rencananya, bangunan itu akan diresmikan pada 2 Mei tahun 2018 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional mendatang.
“Ini proyek sudah lama mangkrak dari tahun 2005. Insya Allah, kita rencanakan peresmiannya 2 Mei pas Hari Pendidikan Nasional,” kata Kepala Dinas Dikbud Kota Bima, Drs. Alwi Yasin, M. AP kepada KontrasBima di lokasi proyek, Senin (27/11/2017).
Alwi menjelaskan anggaran pembangunan lanjutan gedung sebesar Rp5 miliar bersumber dari APBD Kota Bima tahun 2017. Anggaran itu digunakan untuk penataan bagian atap, dinding dan lantai bangunan. Sementara untuk tahap penyelesaian, pihaknya telah mengusulkan Rp2 miliar pada APBD tahun 2018.
“Sisanya tinggal finishing. Untuk dekorasi seperti, plafon, instalasi listrik, kursi, pengeras suara, AC, lampu, pagar, taman…

Perbub Dana Desa Tahun 2018 Ditargetkan Rampung Januari

Bima, KontrasBima— Peraturan bupati (Perbub) mengenai prioritas dana desa tahun 2018 masih dalam tahap perancangan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) menargetkan regulasi itu akan terbit pada Januari 2018 mendatang.
“Perbub belum selesai karena masih kita rancang. Insya Allah paling lambat Januari 2018,” kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMDes Kabupaten Bima, Faisal kepada KontrasBima di DPMDes Kabupaten Bima, Kamis (23/11/2017) lalu.
Faisal menuturkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah menginstruksikan daerah untuk segera membuat regulasi tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 yang merujuk peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi.
Menurutnya, secara umum prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 masih didominasi bidang pembangunan dan pemberdayaan.
“Kita sedang mengkaji dan menerjemahkan ketentuan kementerian. Penekanannya masih di bidang pembangunan dan pemberdayaan,” katanya. (ID)

STKIP Taman Siswa Bima Gelar Wisuda Angkatan ke-XI, ini yang Berbeda

Bima, KontrasBima— Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima menggelar rapat senat terbuka wisuda angkatan ke-XI tahun 2017, di Auditorium Sudirman, Sabtu (16/12/2017). Sedikitnya, jumlah peserta yang diwisuda sebanyak 450 orang dari tujuh program studi.

Sebanyak 21 orang dikukuhkan sebagai wisudan terbaik angkatan ke-XI tahun 2017 STKIP Taman Siswa yaitu Aminah Kurniati dari Prodi Pendidikan Fisika dengan indeks prestasi komulatif (IPK 3,93), Fitri Kurniati, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris (IPK 3,91), M Alimuddin, Prodi Pendidikan Sejarah (IPK 3,91), Nahrul Faidin dari Prodi Pendidikan Sejarah (IPK 3,91), Suherman, Prodi Pendidikan Sejarah (IPK 3,91), Nurmalasari dari Prodi Pendidikan Matematika (IPK 3,91), Evi Afriani dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi (IPK 3,85), Abdul Hafid dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (IPK 3,82), Dewi Ernawati dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris (IPK 3,81), Aap Kurniatun dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris (IPK 3,80)…