Komentar |
| Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Memimpin Rapat Terbatas Akselerasi Program Tol Laut di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/3/2020). |
Jakarta,
Berita11.com— Program tol laut yang telah diluncurkan sejak beberapa tahun lalu
hendak memastikan kehadiran negara terhadap ketersediaan maupun keterjangkauan
bahan-bahan pokok di sejumlah wilayah. Program tersebut juga bertujuan untuk
menurunkan disparitas harga terhadap barang-barang tertentu antara daerah dan
pulau yang satu dengan lainnya di Indonesia.
Namun, saat
memimpin rapat terbatas mengenai akselerasi program tol laut di Kantor
Presiden, Jakarta, pada Kamis, 5 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menilai
diperlukan adanya langkah-langkah dalam meningkatkan efektivitas dan
pemanfaatan program tersebut.
"Saya
ingatkan bahwa tujuan awal dari tol laut adalah mengurangi disparitas harga
baik itu antarwilayah, antarpulau, antardaerah, serta memangkas biaya logistik
yang mahal. Namun, saya terima informasi dari lapangan bahwa biaya pengiriman
logistik antardaerah masih mahal," ujarnya.
Kepala Negara
memberikan contoh kasus di mana biaya logistik dari Jakarta ke sejumlah daerah
seperti Padang, Medan, Banjarmasin, hingga Makassar masih jauh lebih mahal bila
dibandingkan dengan biaya logistik dari Jakarta ke Singapura, Hong Kong,
Bangkok, bahkan Shanghai.
Hal itulah
yang harus segera disikapi dan dibenahi agar tujuan awal dari program tol laut
dapat tercapai. Dalam arahannya di rapat terbatas tersebut, Presiden menekankan
sejumlah hal. Pertama, ialah melakukan evaluasi terhadap implementasi program
tol laut agar menjadi semakin efisien.
"Saya
minta masalah ini dilihat secara detail dan komprehensif. Apakah masalahnya di
pelabuhan, misalnya urusan dengan dwelling time atau ada praktik monopoli di
dalam transportasi dan distribusi barang sehingga biaya logistik tidak
efisien," kata Presiden.
Selain itu,
Presiden juga mendapatkan laporan mengenai mekanisme pengiriman muatan logistik
melalui tol laut yang tingkat okupansinya sering kali tidak seimbang saat
melakukan pengiriman dan saat angkutan balik ke daerah asal.
Misalnya,
kapal-kapal pengangkut ternak sapi dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki
okupansi tinggi saat hendak ke Jakarta (wilayah barat). Namun, kerap tanpa
muatan saat kembali ke NTT.
Sebaliknya,
kapal-kapal yang mengangkut komoditas lain biasa terisi penuh saat diangkut ke
wilayah timur dan memiliki okupansi yang rendah saat kembali ke wilayah barat.
"Ini harus segera diperbaiki dan saya minta tol laut juga terkoneksi dengan kawasan industri maupun sentra-sentra ekonomi lokal. Saya juga minta pemerintah daerah dan BUMD terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan tol laut ini sehingga memiliki dampak yang positif terhadap ekonomi lokal," tandasnya. [B-25/*]
"Ada
ketidakseimbangan jumlah muatan barang yang diangkut. Dari barat ke timur
penuh, tapi begitu dari timur ke barat muatannya jauh berkurang. Ini semuanya
coba dilihat kembali," ucapnya.
Selain itu,
Presiden juga menegaskan bahwa pelaksanaan program tol laut seharusnya dapat
dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Saat ini,
berdasarkan data yang didapat, kontribusi transportasi laut terhadap
keseluruhan produk domestik bruto (PDB) masih lebih rendah dibanding sektor
transportasi darat maupun udara.
"Ini harus segera diperbaiki dan saya minta tol laut juga terkoneksi dengan kawasan industri maupun sentra-sentra ekonomi lokal. Saya juga minta pemerintah daerah dan BUMD terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan tol laut ini sehingga memiliki dampak yang positif terhadap ekonomi lokal," tandasnya. [B-25/*]