IPNU NTB Minta Semua Pihak Awasi Penyaluran JPS Gemilang, Jangan Dimonopoli

Iklan

.

IPNU NTB Minta Semua Pihak Awasi Penyaluran JPS Gemilang, Jangan Dimonopoli

Thursday, April 16, 2020
Ketua IPNU NTB, Fauzan Basri.

Mataram, Berita11.com— Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (IPNU NTB) meminta semua pihak untuk mengawasi proses penyaluran program sembako Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang oleh Pemprov NTB kepada masyarakay terdampak Covid-19 di Nusa Tenggara Barat.
Hal itu disampaikan Ketua PW IPNU NTB Pauzan Basri kepada media ini di Mataram, Kamis (17/4/2020).

Pemprov NTB hari ini, kata pria asal Lombok Utara ini, belum bisa memaksimalkan produksi UKM masyarakat yang ada di NTB. Terbukti dengan bahan-bahan Sembako JPS Gemilang yang akan didistribusikan itu tidak bisa maksimal menggunakan produk asli milik masyarakat kecil menengah.

“Seharusnya di tengah kesulitan ekonomi akibat dari Covid-19 ini, Pemprov bisa memanfaatkan hasil UKM-UKM kita yang ada di NTB. Pasti mereka akan sangat terbantu, mestinya tanpa birokrasi yang berbelit-belit juga tentunya,” ungkapnya.

Menurut dia, semua pihak harus mengontrol proses pendataan dan juga distribusi paket JPS Gemilang. Jangan sampai salah sasaran, pihak dusun hingga desa harus proaktif dan memberikan data yang valid sesuai fakta yang ada di lapangan.

“Kalau sampai ada yang mengeluh karen tidak dapat sembako, itu patut kita pertanyakan nanti. Pokoknya semua kita dan semua mata harus ikut mengontrol ini. Karena ini menggunakan anggaran yang sangat besar dan harus realisasi tepat sasaran," ulas Pauzan.

Beberapa keluhan kini sudah mulai dirasakan oleh para UKM yang ada di NTB ini lanjutnya, keluhannya itu soal para UKM tidak bisa ikut memasukkan barang-barangnya dan terlibat dalam program JPS Gemilang.

“Banyak saya dengar keluhan masyarakat, terutama para pelaku UKM kita yang ada di NTB. Mohonlah bisa diprioritas para UKM kita ini, karena hari ini kan lagi sulit, semua sulit, ekonomi masyarakat bawah sangat melemah," ujarnya.

"Janganlah semua dimonopoli oleh salah satu pemodal saja, UKM kita ini sangat butuh, kasihan mereka ini, Pemprov dalam hal ini Gubernur harus betul-betul memastikan produk UKM kita ini dapat menikmati dari program JPS Gemilang ini,” pungkasnya. [B-17]