Komentar |
| Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah Berbincang dengan Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BNPB, Ir. Rifai MBA di ruang kerja Gubernur NTB, Rabu (22/07/2020). |
Mataram, Berita11.com— Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr H Zulkieflimansyah M.Sc mengisyaratkan segera menuntaskan berbagai pekerjaan rumah yang tersisa dari gempa Lombok tahun 2018 lalu. Saat ini progres rehab rekon sudah mencapai 96 persen yang berfokus pada rumah rusak berat.
Gubernur Zul menyerukan semua pihak bergerak cepat dalam menuntaskan PR gempa 2018. Untuk mendukung target tersebut, Pemerintah Provinsi NTB telah menyampaikan usulan penambahan fasilitator.
“Apapun kita lakukan, fasilitator juga silahkan ditambah. Kita ingin rumah ini selesai semuanya, paling telat bulan September,” ungkap Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah dalam pertemuan dengan Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BNPB, Ir. Rifai MBA di ruang kerja Gubernur NTB, Rabu (22/07/2020).
Menurut Gubernur, usulan pengerjaan terfokus pada rusak berat tersebut perlu secepatnya ditindaklanjuti BPBD Provinsi NTB.
“Secepatnya ditindaklanjuti, kita fokus kerjakan yang rusak berat, untuk yang sedang dan ringan kita berikan pendanaannya 100 persen ke masyarakat. Kita percaya masyarakat bisa memperbaiki, tugas kita memantau,” seru mantan anggota DPR-RI 2014-2019 ini.
Kedatangan salah satu Deputi BNPB kali ini adalah khusus ingin melihat secara langsung progres pembangunan rumah tahan gempa di Provinsi NTB. Gubernur menginstruksikan BPBD Provinsi NTB agar mempercepat seluruh proses dalam rehab rekon tersebut.
Rifai mengatakan, NTB dalam perkembangan penanganan perbaikan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di NTB, yang sudah sampai 96 persen. “Ini sangat menarik, karena kekuatan dan koordinasi daerah sudah sangat baik. Semoga terus disempurnakan,” ucapnya.
“Kita bersyukur, tambahnya, tenaga fasilitator juga sudah mulai diangkat. Hal itu bisa mempercepat pembangunan. Tidak hanya itu, pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi covid-19 juga tetap ada,” lanjutnya.
Menurutnya, sesuai usulan BPBD Provinsi NTB mengaktifkan kembali tenaga fasilitator sudah dilakukan pemerrintah. Ia mengisyaratkan tidak masalah memperbanyak jumlah fasilitator. Hanya saja sesuai peraturan yang telah ditentukan pemerintah, fasilitator tetap diberikan ruang bekerja dengan memerhatikan protokol Covid-19, menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan media, menjaga jarak.
“Dasarnya sudah jelas sesuai dengan Kepres Nomor 59 tentang gugus tugas, protokol dari kementerian PUPR Nomor 2 memperhatikan protokol covid-19,” jelasnya.
Rifa’i menambahkan, fokus penanganannya rehab rekon untuk kondisi rusak berat, sedangkan untuk rusak sedang dan rusak ringan masyarakat akan diberikan bantuan 100 persen untuk dikerjakan mandiri oleh masyarakat.
“Kita fokus di rusak berat, banyak rusak sedang dan ringan sudah ditempati. Kita kasih masyarakat bantuan 100 persen dan tugas kita memantau,” tutupnya. [B-24/*]
Rifai mengatakan, NTB dalam perkembangan penanganan perbaikan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di NTB, yang sudah sampai 96 persen. “Ini sangat menarik, karena kekuatan dan koordinasi daerah sudah sangat baik. Semoga terus disempurnakan,” ucapnya.
“Kita bersyukur, tambahnya, tenaga fasilitator juga sudah mulai diangkat. Hal itu bisa mempercepat pembangunan. Tidak hanya itu, pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi covid-19 juga tetap ada,” lanjutnya.
Menurutnya, sesuai usulan BPBD Provinsi NTB mengaktifkan kembali tenaga fasilitator sudah dilakukan pemerrintah. Ia mengisyaratkan tidak masalah memperbanyak jumlah fasilitator. Hanya saja sesuai peraturan yang telah ditentukan pemerintah, fasilitator tetap diberikan ruang bekerja dengan memerhatikan protokol Covid-19, menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan media, menjaga jarak.
“Dasarnya sudah jelas sesuai dengan Kepres Nomor 59 tentang gugus tugas, protokol dari kementerian PUPR Nomor 2 memperhatikan protokol covid-19,” jelasnya.
Rifa’i menambahkan, fokus penanganannya rehab rekon untuk kondisi rusak berat, sedangkan untuk rusak sedang dan rusak ringan masyarakat akan diberikan bantuan 100 persen untuk dikerjakan mandiri oleh masyarakat.
“Kita fokus di rusak berat, banyak rusak sedang dan ringan sudah ditempati. Kita kasih masyarakat bantuan 100 persen dan tugas kita memantau,” tutupnya. [B-24/*]