Langsung ke konten utama

Apa Kabar Kasus K2 Dompu? Kapan Mau Dituntaskan?

Aksi Komunitaas K2 Asli 2015 dan LP3 NTB Mendesak Penuntasan Kasus K2 Dompu.


Dompu, KontrasBima— Penyelesaian kasus dugaan korupsi pada sistem rekruitmen CPNS kategori dua (K2) Kabupaten Dompu hingga kini belum ada progres signifikan. Kasus yang sudsah empat tahun bergulir itu masih menjadi teka-teki banyak pihak terutama Komunitas K2 Asli 2015 Kabupaten Dompu.

Mereka  terus mendesak Kepolisian Daerah (Polda) NTB dan aparat terkait segera menuntaskan kasus itu. Komunitas K2 Asli 2015 Kabupaten Dompu mengungkapkan kekecewaan terhadap lambannya proses P21 terhadap empat orang yang telah ditetapkan tersengka dalam kasus tersebut.

Koordinator Komunitas K2 Asli Kabupaten Dompu, Syamsuddin Some SE mendesak aparat penegak hukum serius menggenjot penyelesaian kasus K2 Kabupaten Dompu.

“Di dalam undang-undang sudah dikatakan bahwa kasus korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Namun hal ini terkesan tidak diterapkan oleh hukum,”  katanya di Dompu.
Menurut Some, tersangka terkait kasus CPNS K2 berjumlah empat orang. Hanya saja yang jadi pertanyaan ke mana berkas tersangka HR dan kawan-kawan.

Baca Juga:

“Kami bingung dengan cara penanganan kasus ini. Sementara kasus ini kami nilai terstruktur dengan jumlah 4 orang tersangka tersebut. Ini merupakan pijakan hukum buat kami,”  katanya.

Progres kasus K2 Kabupaten Dompu juga menjadi atensi Lembaga Peduli Pemerataan Pembangunan NTB. Koordinator LP3 NTB.

Menurut Koordinator LP3 NTB, Surio Sulistio pengangkatan CPNS K2 Dompu atas petunjuk Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor 48 Tahun 2005 mengenai Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil.

PP itu menetapkan beberapa persyaratan dapat mengikuti sebagai CPNS K2 yaitu diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain di bidang pemerintahan.

Usia paling tinggi 46 tahun dan paling rendah 19 tahun 1 Januari 2006. Selain itu, mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 tahun pada 31 Desember 2005.Penghasilan dibiayai APBN/APBD, non APBN/non APBD dan dari sumber lain yang sah dan bekerja pada instansi pemerintahan.

“Pengangkatan CPNS K2 Dompu telah terjadi kesalahan fatal sehingga mengakibatkan hilangnya hak honorer K2 lain yang layak untuk menjadi CPNS Dompu. Kesalahan ini dapat dibuktikan dari hasil verifikasi dan validasi yang ditemukan 134 CPNS K2 yang tidak memenuhi kriteria dengan menetapkan 6 kategori TMK,” kata Rio.

Rio menyebutkan, ada 2 orang yang tidak menyerahkan dokumen untuk diverfikasi. Tidak diangkat oleh pejabat yang berwenang atau bekerja pada instasi nonpemerintahan atau sekolah swasta dan atau yayasan dan sejenisnya sebanyak 60 orang.

SK pengangkatan pertama sebagai tenaga honorer tahun 2006 sebanyak 53 orang. Tidak bekerja secara terus menerus sebanyak 6 orang. Terdapat 11 orang yang diduga melakukan rekayasa atau memalsukan SK/daftar hadir/daftar honor.

“Bahkan ada 2 orang yang tidak ada dalam buku induk pegawai, daftar hadir, daftar honor, laporan bulanan pegawai atau tenaga honorer tersebut tidak diakui oleh pejabat yang berwenang,” katanya.

Menurut Rio, indikasi lolosnya dokumen 134 orang dapat dinilai dari dua aspek perbuatan dugaan manipulasi data. Aspek pertama yaitu bahwa dokumen yang diusulkan 11 orang diduga sengaja direkayasa oleh masing-masing individu dan menyalahi ketentuan undang-undang.

Selain itu, ada upaya yang dilakukan oleh oknum panitia meloloskan persyaratan 123 agar tetap mengikuti tahapan selanjutnya. Padahal secara syarat mereka tidak memenuhi kriteria.

“Dua aspek manipulasi data terhadap 134 TMK merupakan perbuatan melawan hukum. Karena ada unsur kesengajaan yang dilakukan,” katanya.  

Masalah lain yaitu keterlibatan kepala daerah dalam proses pengangkatan CPNS K2 dapat dibuktikan dari peristiwa hukum hingga ditetapkannya sebagai tersangka. Peristiwa hukum yang dimaksud dilihat dari penandatanganan Surat Pertanggungjawab Mutlak kepada seluruh dokumen milik 390 orang, termasuk di dalamnya 134 yang tidak memenuhi kriteria.

“Berangkat dari hal ini kami dari Lembaga Peduli Pemerataan Pembangunan LP3-NTB kembali mendesak aparat penegak hukum Polda NTB dan Kejati NTB Segera menuntaskan proses hukum kasus dugaan korupsi K2,” desaknya. (RUL)



Postingan populer dari blog ini

Gedung Kesenian Kota Bima akan Diresmikan 2 Mei 2018

Kota Bima, KontrasBima— Meski sempat mangkrak selama 12 tahun, proyek pembangunan gedung kesenian di Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima saat ini sedang dirampungkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima. Rencananya, bangunan itu akan diresmikan pada 2 Mei tahun 2018 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional mendatang.
“Ini proyek sudah lama mangkrak dari tahun 2005. Insya Allah, kita rencanakan peresmiannya 2 Mei pas Hari Pendidikan Nasional,” kata Kepala Dinas Dikbud Kota Bima, Drs. Alwi Yasin, M. AP kepada KontrasBima di lokasi proyek, Senin (27/11/2017).
Alwi menjelaskan anggaran pembangunan lanjutan gedung sebesar Rp5 miliar bersumber dari APBD Kota Bima tahun 2017. Anggaran itu digunakan untuk penataan bagian atap, dinding dan lantai bangunan. Sementara untuk tahap penyelesaian, pihaknya telah mengusulkan Rp2 miliar pada APBD tahun 2018.
“Sisanya tinggal finishing. Untuk dekorasi seperti, plafon, instalasi listrik, kursi, pengeras suara, AC, lampu, pagar, taman…

Perbub Dana Desa Tahun 2018 Ditargetkan Rampung Januari

Bima, KontrasBima— Peraturan bupati (Perbub) mengenai prioritas dana desa tahun 2018 masih dalam tahap perancangan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) menargetkan regulasi itu akan terbit pada Januari 2018 mendatang.
“Perbub belum selesai karena masih kita rancang. Insya Allah paling lambat Januari 2018,” kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMDes Kabupaten Bima, Faisal kepada KontrasBima di DPMDes Kabupaten Bima, Kamis (23/11/2017) lalu.
Faisal menuturkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah menginstruksikan daerah untuk segera membuat regulasi tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 yang merujuk peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi.
Menurutnya, secara umum prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 masih didominasi bidang pembangunan dan pemberdayaan.
“Kita sedang mengkaji dan menerjemahkan ketentuan kementerian. Penekanannya masih di bidang pembangunan dan pemberdayaan,” katanya. (ID)

STKIP Taman Siswa Bima Gelar Wisuda Angkatan ke-XI, ini yang Berbeda

Bima, KontrasBima— Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima menggelar rapat senat terbuka wisuda angkatan ke-XI tahun 2017, di Auditorium Sudirman, Sabtu (16/12/2017). Sedikitnya, jumlah peserta yang diwisuda sebanyak 450 orang dari tujuh program studi.

Sebanyak 21 orang dikukuhkan sebagai wisudan terbaik angkatan ke-XI tahun 2017 STKIP Taman Siswa yaitu Aminah Kurniati dari Prodi Pendidikan Fisika dengan indeks prestasi komulatif (IPK 3,93), Fitri Kurniati, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris (IPK 3,91), M Alimuddin, Prodi Pendidikan Sejarah (IPK 3,91), Nahrul Faidin dari Prodi Pendidikan Sejarah (IPK 3,91), Suherman, Prodi Pendidikan Sejarah (IPK 3,91), Nurmalasari dari Prodi Pendidikan Matematika (IPK 3,91), Evi Afriani dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi (IPK 3,85), Abdul Hafid dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (IPK 3,82), Dewi Ernawati dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris (IPK 3,81), Aap Kurniatun dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris (IPK 3,80)…