Langsung ke konten utama

Terdesak Biaya Hidup, GTT di Dompu Ngadu ke Legislatif

Ilustrasi

Dompu, KontrasBima— Puluhan  Guru Tidak Tetap (GTT) di Kabupaten  Dompu mendatangi Sekretariat DPRD Kabupaten Dompu, Rabu (29/11/2017). Sejumlah aspirasi mereka yang telah lama membuncah diluapkan di depan legislator.

Salah satu tuntutan utama mereka mendesak legislatif agar membantu memperjuangkan nasib mereka yang masih belum jelas, terutama soal kesejahteraan.

Perwakilan Forum GTT Dompu, Endang Sukanti mengungkapkan, selama ini dia dan puluhan GTT lain terkesan dianaktirikan pemerintah daerah. Padahal sudah lama mengabdi untuk pendidikan di Kabupaten Dompu.

Menurutnya, sebagai pengabdi dalam  dunia pendidikan tentu membutuhkan biaya hidup untuk keluarga. “Jadi tentu kesejateraan adalah kebutuhan utama untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga,” katanya saat mengadu di depan anggota DPRD Kabupaten Dompu.
Endang berharap Pemkab Dompu memerhatikan nasib seluruh GTT misalnya dengan mengangkat sebagai tenaga honorer atau Pegawai Negeri Sipil. Sebab sudah lebih dari 12 tahun mengabdi untuk pendidikan di Kabupaten Dompu.

Desakan yang sama disampaikan Mafud S.Pd, guru honorer sekolah dasar negeri di Dompu. “Mengingat ada sumber dana APBD sebesar 20 persen untuk dana pendidikan. Kami berharap agar dana tersebut bisa dialihkan untuk kesejateraan para guru honorer,” harapnya.

Ia juga berharap guru honorer yang mendapat SK Bupati Dompu agar  digaji setiap bulan. “Selama ini kesejateraan untuk para guru GTT sangat minim dan hampir tidak ada yang diberikan oleh pemerintah daerah,” katanya.

Mafud berharap legislatif bisa membantu GTT memperjuangkan nasib guru non PNS sepertinya.

Anggota DPRD Kabupaten Dompu dari Fraksi Nasdem dan Nadirah SE.Ak dari Fraksi PBB berjanji akan memperjuangkan nasib puluhan GTT dan guru honorer.

“Terimakasih atas kendatangan para guru yang mengadukan nasib dan aspirasinya. Kami menghargai dan menerima dengan tangan terbuka untuk membantu memperjuangkan nasib para GTT,” kata legislator Nadirah.

Nadirah mengungkapkan rasa prihatinya terhadap nasib guru terutama soal kesejahteraan pengajar. Menurutnya, kondisi itu menjadi masalah  dalam upaya guru meningkatkan kompetensi.

“Bagaimana para guru mau meningkatkan kapasitas  kalau kesejateraannya tidak diberikan oleh pemerintah,” katanya.

Pengaduan GTT dan guru honorer akan menjadi pekerjaan rumah bagi DPRD Kabupaten Dompu. “Tapi sebelumnya kami meminta agar kiranya para guru memberikan acuan atau kronologis masalah dan harapan termasuk jumlah guru honorer dan GTT agar kiranya bisa kami jadikan referensi untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” harapnya.


Menurut dia, kehadiran guru honorer dan GTT di Sekretariat DPRD sangat tepat karena legislatif akan membahas APBD tahun 2018. (RUL)

Postingan populer dari blog ini

Gedung Kesenian Kota Bima akan Diresmikan 2 Mei 2018

Kota Bima, KontrasBima— Meski sempat mangkrak selama 12 tahun, proyek pembangunan gedung kesenian di Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima saat ini sedang dirampungkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima. Rencananya, bangunan itu akan diresmikan pada 2 Mei tahun 2018 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional mendatang.
“Ini proyek sudah lama mangkrak dari tahun 2005. Insya Allah, kita rencanakan peresmiannya 2 Mei pas Hari Pendidikan Nasional,” kata Kepala Dinas Dikbud Kota Bima, Drs. Alwi Yasin, M. AP kepada KontrasBima di lokasi proyek, Senin (27/11/2017).
Alwi menjelaskan anggaran pembangunan lanjutan gedung sebesar Rp5 miliar bersumber dari APBD Kota Bima tahun 2017. Anggaran itu digunakan untuk penataan bagian atap, dinding dan lantai bangunan. Sementara untuk tahap penyelesaian, pihaknya telah mengusulkan Rp2 miliar pada APBD tahun 2018.
“Sisanya tinggal finishing. Untuk dekorasi seperti, plafon, instalasi listrik, kursi, pengeras suara, AC, lampu, pagar, taman…

Perbub Dana Desa Tahun 2018 Ditargetkan Rampung Januari

Bima, KontrasBima— Peraturan bupati (Perbub) mengenai prioritas dana desa tahun 2018 masih dalam tahap perancangan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) menargetkan regulasi itu akan terbit pada Januari 2018 mendatang.
“Perbub belum selesai karena masih kita rancang. Insya Allah paling lambat Januari 2018,” kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMDes Kabupaten Bima, Faisal kepada KontrasBima di DPMDes Kabupaten Bima, Kamis (23/11/2017) lalu.
Faisal menuturkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah menginstruksikan daerah untuk segera membuat regulasi tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 yang merujuk peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi.
Menurutnya, secara umum prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 masih didominasi bidang pembangunan dan pemberdayaan.
“Kita sedang mengkaji dan menerjemahkan ketentuan kementerian. Penekanannya masih di bidang pembangunan dan pemberdayaan,” katanya. (ID)

STKIP Taman Siswa Bima Gelar Wisuda Angkatan ke-XI, ini yang Berbeda

Bima, KontrasBima— Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima menggelar rapat senat terbuka wisuda angkatan ke-XI tahun 2017, di Auditorium Sudirman, Sabtu (16/12/2017). Sedikitnya, jumlah peserta yang diwisuda sebanyak 450 orang dari tujuh program studi.

Sebanyak 21 orang dikukuhkan sebagai wisudan terbaik angkatan ke-XI tahun 2017 STKIP Taman Siswa yaitu Aminah Kurniati dari Prodi Pendidikan Fisika dengan indeks prestasi komulatif (IPK 3,93), Fitri Kurniati, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris (IPK 3,91), M Alimuddin, Prodi Pendidikan Sejarah (IPK 3,91), Nahrul Faidin dari Prodi Pendidikan Sejarah (IPK 3,91), Suherman, Prodi Pendidikan Sejarah (IPK 3,91), Nurmalasari dari Prodi Pendidikan Matematika (IPK 3,91), Evi Afriani dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi (IPK 3,85), Abdul Hafid dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (IPK 3,82), Dewi Ernawati dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris (IPK 3,81), Aap Kurniatun dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris (IPK 3,80)…