Langsung ke konten utama

MUI: yang Memberi dan Terima Uang saat Kampanye sama-sama Dosa, ini Azabnya

Ilustrasi Money Politics. Istimewah.


Kota Bima,KontrasBima— Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bima mengajak masyarakat Kota Bima agar tidak menerima uang dari calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah maupun dari calon legislator saat masa kampanye.

Ketua MUI Kota Bima, TGH M Saleh Ismail mengatakan, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah maupun calon legislator memberi uang dan masyarakat yang menerima pemberian dari kontestan Pemilu sama-sama berdosa. Karena pemberian selama menjelang dan ketika masa kampanye sama saja dengan praktik suap menyuap.

Dalam Islam ketentuan itu sudah sangat jelas bahwa suap menyuap dilarang (haram) dan dikategorikan perbuatan dosa.

Menurut TGH M Saleh Ismail, praktik pemberian uang dan kondisi masyarakat yang senang menerima uang pemberian dari para calon kepala daerah dan legislator hanya akan menghadirkan pemimpin yang bermental korupsi. Karena sudah pasti jika terpilih akan memikirkan cara mengembalikan biaya (cost politisc) yang dikeluarkan selama menjelang dan ketika masa kampanye.

Hadirnya pemimpin yang korupsi karena memikirkan cara mengembalikan biaya selama masa kampanye merupakan bencana bagi masyarakat.

Kalau bagi-bagi uang money politics, nggak boleh karena itu dilarang. Penyogok dan yang menerima sogok sama-sama dosa. Maka saya bilang ke dai-dai tadi agar bicara masalah itu supaya masyarakat tidak akan terjerumus perbuatan yang tidak baik, yang haram itu. Kan sudah jelas haram,” kata TGH M Saleh di Sekretariat MUI Kota Bima, Selasa (28/11/2017).

Ulama senior di Kota Bima ini juga menilai bahwa pemberian bantuan kepada masyarakat ketika menjelang kampanye dan saat kampanye merupakan bagian dari praktik suap-menyuap yang dilarang dalam Islam.

Hal itu sama dosanya dengan yang menerima pemberian itu. Apalagi banyak fenomena masyarakat menerima pemberian dari setiap pasangan calon. “Kalau bantuan, bantuan pas dia mau (jadi Wali Kota atau Wakil Wali Kota) itu tidak tepat waktunya. Efeknya yang menerima akan menerima dosa, yang memberi juga. Karena kalau dia menyuap maka dia akan berpikir agar uang yang dia kasi kembali sehingga lahirlah pemimpin yang korup,” katanya.

TGH M Saleh berharap masyarakat Kota Bima memilih pemimpin yang baik, yang Islami. Pemimpin yang bisa melaksanakan Islam secara kaffah.


“Kita tidak memihak kemana-mana kalau majelis ulama itu. Kita hanya meminta kepada masyarakat untuk memilih dengan hati nuraninya. Memilih pemimpin yang islami, yang amanah, yang jujur, yang bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. itulah intinya, bagaimana masyarakat ini sejahtera lahir dan batin. Dia (pemimin) melaksanakan tugas secara islami,” tandas HM Saleh. (US)

Postingan populer dari blog ini

Gedung Kesenian Kota Bima akan Diresmikan 2 Mei 2018

Kota Bima, KontrasBima— Meski sempat mangkrak selama 12 tahun, proyek pembangunan gedung kesenian di Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima saat ini sedang dirampungkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima. Rencananya, bangunan itu akan diresmikan pada 2 Mei tahun 2018 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional mendatang.
“Ini proyek sudah lama mangkrak dari tahun 2005. Insya Allah, kita rencanakan peresmiannya 2 Mei pas Hari Pendidikan Nasional,” kata Kepala Dinas Dikbud Kota Bima, Drs. Alwi Yasin, M. AP kepada KontrasBima di lokasi proyek, Senin (27/11/2017).
Alwi menjelaskan anggaran pembangunan lanjutan gedung sebesar Rp5 miliar bersumber dari APBD Kota Bima tahun 2017. Anggaran itu digunakan untuk penataan bagian atap, dinding dan lantai bangunan. Sementara untuk tahap penyelesaian, pihaknya telah mengusulkan Rp2 miliar pada APBD tahun 2018.
“Sisanya tinggal finishing. Untuk dekorasi seperti, plafon, instalasi listrik, kursi, pengeras suara, AC, lampu, pagar, taman…

Perbub Dana Desa Tahun 2018 Ditargetkan Rampung Januari

Bima, KontrasBima— Peraturan bupati (Perbub) mengenai prioritas dana desa tahun 2018 masih dalam tahap perancangan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) menargetkan regulasi itu akan terbit pada Januari 2018 mendatang.
“Perbub belum selesai karena masih kita rancang. Insya Allah paling lambat Januari 2018,” kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMDes Kabupaten Bima, Faisal kepada KontrasBima di DPMDes Kabupaten Bima, Kamis (23/11/2017) lalu.
Faisal menuturkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah menginstruksikan daerah untuk segera membuat regulasi tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 yang merujuk peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi.
Menurutnya, secara umum prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 masih didominasi bidang pembangunan dan pemberdayaan.
“Kita sedang mengkaji dan menerjemahkan ketentuan kementerian. Penekanannya masih di bidang pembangunan dan pemberdayaan,” katanya. (ID)

Tiga Wanita Cantik Dijaring dari Kafe di Dompu

Dompu, KontrasBima— Tim operasi gabungan Cipta Kondisi (Cipkon) Kabupaten Dompu yang dipimpin Kabag Ops Polres Dompu Kompol Muhammad Yanis, SIK, MH mengamankan sedikitnya tiga wanita yang terindikasi positif menggunakan Narkoba saat menyisir sejumlah kafe di wilayah Dompu, Jumat (29/12/2017) malam.
Tiga wanita yang terindikasi positif menggunakan Narkoba yaitu S (26 tahun) asal Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang diamankan dari kafe ADK di Lingkungan Kota Baru.
Dua wanita lain diamankan dari kafe di Kelurahan Karijawa Kabupaten Dompu. Ketiga wanita tersebut digiring ke Mapolres Dompu karena berdasarkan hasil pemeriksaan urine terindikasi positif menggunakan Narkoba.
“Setelah tim kami melakukan beberapa pemeriksaan di beberapa tempat hiburan, limadi antaranya positif menggunakan Narkoba. Dua di antaranya laki-laki, dan tigaperempuan. Selanjutnya ketiga orang tersebut kami bawa ke Polres untuk ditindak lanjuti,” kata Kompol Muhammad Yanis dikutip dari laman Tibrata New…