Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB Memimpin Konferensi Biro Humas dan Protokol. |
Mataram, Berita11.com--Penanganan
stunting bukan hanya berbicara masalah makanan ataupun gizi buruk. Tapi
berhubungan juga dengan soal sanitasi, air bersih dan jamban. Untuk itu, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terus
melakukan intervensi dan dukungan terhadap segala upaya yang dilakukan oleh
pemerintah Kabupaten/Kota dalam menanganan dan penurunan angka stunting.
Pemerintah
Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bekerjasama dengan
Sekretariat Nasional AKKOPSI (Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi Indonesia)
dan Mitra Samya (Mitra kerja UNICEF) menyelenggarakan diskusi dan pendidikan
serta belajar atau Advocacy Horizontal Learning (AHL) Percepatan
Pencapaian Buang Air Besar Sembarangan Nol (BASNO) di NTB dan Implementasi
Pengelolaan Sanitasi Aman di KSB.
Sekretaris
Dinas Kesehatan Provinsi NTB Marjito, S.Si., SKM., M.Kes dalam konfrensi pers
Jum’at (28/2/2020) di lesehan Taliwang Nada Kota Mataram, mengatakan Provinsi
NTB mendukung upaya ini menjadikan dan mewujudkan KSB menjadi
kabupaten Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ditingkat
provinsi dan nasional.
Diakuinya,
saat ini stunting menjadi salah satu prioritas yang ditangani pemerintah secara
nasional, termasuk di NTB. Stunting menjadi isu primadona yang selalu menjadi
perbincangan hangat. Bahkan kunjungan kerja Wakil Presiden RI KH. Makruf Amin
di NTB pertengahan Januari 2020 yang lalu, meminta Pemprov. NTB
menurunkan angka stunting 33,43 persen dibawah Angka stunting nasional 27
persen.
Data
Kementerian Kesehatan RI menunjukkan adanya korelasi antara stunting atau
tumbuh pendek pada anak dengan sanitasi. Perilaku Buang Air Besar Sembarangan
(BABS) berkontribusi pada asupan nutrisi yang tidak optimal.
Sanitasi yang
buruk juga dapat memicu kerusakan dinding usus akibat paparan bakteri.
Akibatnya hal ini turut mengganggu penyerapan zat gizi makanan. Hal ini
berdampak pada gangguan tumbuh kembang pada bayi dan balita, sehingga berakibat
stunting.
Sedangkan di
NTB, KSB merupakan salahsatu kabupaten yang memiliki angka stunting terendah
dengan angka 18 persen. “Makanya kegiatan AHL kegiatan yang cukup
strategis,” jelas Marjito.
Ia juga
berharap keberhasilan KSB, akan diikuti oleh daerah lain di NTB. Bahkan KSB
menjadi proritas yang dikunjungi daerah lain di Indonesia untuk study banding
dalam mengelola sanitasi dan BASNO.
“Rencananya,
Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc akan membuka kegiatan AHL di
KSB pada tanggal 4 Maret 2020, sebagai bentuk keseriusannya,” terang Marjito.
Sementara
itu, Ketua Panitia Amry Rakhman mengatakan, program ini awalnya merupakan
ikhtiar Bupati KSB dalam 100 hari kerjanya. Dengan kerjasama dan sinergi semua
pihak dan kesadaran masyarakat program ini berhasil. Bahkan mampu meningkatkan
indek kesehatan masyarakat KSB.
Lebih lanjut,
kata Kadis PUPR KSB, bahwa sampai Februari 2019, masyarakat NTB yang terakses
jamban sebanyak 86,70 %. Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), satu-satunya daerah di
Provinsi NTB yang telah mencapai BASNO sejak tahun 2016 seiring penerapan
Program Jambanisasi dengan membangun 6.212 jamban baru. Tahun 2017-2019
dilakukan peningkatan kualitas jamban 18.660 unit melalui Program Hibah Air
Limbah Setempat dari Kementerian PUPR.
Pencapaian
ini menjadi pemacu bagi pemerintah KSB untuk mencapai pengelolaan sanitasi aman
sejak awal tahun 2019. Atas proses dan hasil penanganan kualitas sanitasi
tersebut, Pemerintah KSB mendapat perhatian dan apresiasi dari Pemerintah,
Dunia Usaha dan NGO, termasuk UNICEF-PBB. Pengalaman dari Program ini sangat
penting untuk dibagi kepada daerah lainnya.
Ia juga
menjelaskan tujuan kegiatan ini untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran
pada setiap kabupaten/kota se-Indonesia umumnya dan Provinsi NTB khususnya,
termasuk Lounching Roadmap BASNO NTB Tahun 2020-2024.
Kegiatan yang
menghadirkan 200 orang, Bupati/Walikota se-NTB, OPD lingkup Pemrov. NTB dan
peserta lainnya di seluruh Indonesia, berlangsung tanggal 3-4 Maret 2020,
mengusung tema “Tuntaskan BASNO Provinsi NTB, Hentikan Buang Air Besar
Sembarangan Menuju Pengelolaan Sanitasi Aman”. Kegiatan ini juga akan diisi
dengan diskusi yang menghadirkan pembicara dari Menteri PPN/Bappenas,
Bupati KSB, Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan.
Peserta
Kegiatan AHL juga diajak berkunjung ke Kelurahan STBM, Lembaga Pendidikan
Sanitasi, IPTL (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja), dan Pabrik Pembuatan Septic
Tank Sanitasi Aman KSB, yang merupakan program industrialisasi di NTB.
“Kami
berharap, agenda Nasional ini dapat memperkenalkan destinasi wisata yang ada di
Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, apalagi menghadapi event Internasional Motor GP
di Mandalika,” tutup Kadis PUPR KSB di depan Karo Humas dan Protokol Setda NTB,
Najamuddin Amy, Kasat Pol PP Provinsi NTB, Lalu Dirjaharta dan insan media. [B-24/*]