Mataram,
Berita11.com— Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masuk dalam nominasi Penghargaan Anugerah Parahita
Ekapraya tahun 2020. Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Kesetaraan Gender
Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Budi Mardaya SE, M.Si beserta
jajaran di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Selasa (10/3/2020).
Di hadapan Wakil
Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Budi menyebut persyaratan apa saja
yang diperlukan, termasuk meminta komitmen dari pemerintah terkait kesetaraan
gender di NTB.
Anugerah
Parahita Ekapraya (APE) merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran
pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG).
Mendengar hal
tersebut, Wagub atau yang akrab disapa Umi Rohmi mengungkapkan jika kesetaraan
gender di NTB sudah menipis, bahkan mulai hilang. Hal itu dibuktikan dari
banyaknya pimpinan OPD maupun penggerak organisasi banyak berasal dari kalangan
perempuan.
“Program-program
kita bahkan penggeraknya banyak yang perempuan,” ungkapnya.
Lebih lanjut,
Umi Rohmi mengharapkan koordinasi serta kerja sama dari tiap OPD dan masyarakat
NTB sehingga tidak ada lagi gap antara laki-laki dan perempuan. “NTB sudah
sangat maju dari sisi gender,” sebutnya.
Asisten
Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Budi
Mardaya SE, M.Si optimis NTB mampu meraih Penghargaan Anugerah Parahita
Ekapraya tahun 2020. Setelah mendengar penjelasan Wagub, menurutnya NTB mempunyai
contoh nyata dari seorang pemimpin perempuan.
“NTB ada
progres yang bagus, sehingga itu bisa menggerakkan gender yang lain,” kata
Budi.
Ia meminta
pemerintah NTB segera melengkapi persyaratan yang diperlukan, di antaranya, Perencanaan
dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang memang perlu dilaksanakan oleh
para perencana SKPD sebagai wujud komitmen para pengambil keputusan. “Jadi
semua dokumen perencanaan harus responsif gender," pungkasnya.
Turut pula
mendampingi Wagub, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, Andi
Pramaria. [B-24/*]