Komentar |
| Gubernur NTB Bersama Ketua DPRD Provinsi NTB dan Sejumlah Kepala OPD Mengikuti Rapat Virtual dengan Mendagri, Menkeu, Menkes dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Jumat (17/4/2020). |
Mataram, Berita11.com— Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr H Zulkieflimansyah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual berkaitan kebijakan refocusing dan realokasi pada APBD tahun anggaran 2020 menindaklanjuti SKB Mendagri dan Menkeu No. 119/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2020.
Rakor tersebut diikuti oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama Gubernur dan Bupati/Wali Kota Se-Indonesia, Jumat (17/4/2020).
Bertempat di ruang kerjanya, Gubernur NTB turut didampingi Ketua DPRD Provinsi NTB, Sekretaris Daerah Provinsi NTB serta sejumlah pejabat yang tergabung dalam Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di NTB.
Menteri Dalam Negeri Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D memaparkan terkait rasio alokasi anggaran penanganan Covid-19.
Alokasi anggaran penanganan Covid-19 berjumlah Rp56,57 triliun. Alokasi tersebut terdiri dari tiga pos alokasi yakni, penanganan kesehatan sebanyak Rp24,10 triliun atau 42,60% dari total alokasi anggaran, penanganan dampak ekonomi berjumlah Rp7,13 triliun atau 12,60% dan penyediaan jaringan pengaman sosial berjumlah Rp25,34 triliun atau 44,80%.
Pada APBD induk jumlah BTT meningkat setelah mengalami refocusing yakni 842,93% menjadi Rp24,74 triliun dari jumlah awal BTT APBD induk 2020 sebesar Rp2,94 triliun.
“kita harus lebih serius lagi melakukan refocusing dan realokasi ini, karena kecepatan penularannya sangat tinggi, terlalu cepat dan kita lihat 34 provinsi semua sudah terdampak, jadi perlu kita waspadai,”harapTito.
“kita harus lebih serius lagi melakukan refocusing dan realokasi ini, karena kecepatan penularannya sangat tinggi, terlalu cepat dan kita lihat 34 provinsi semua sudah terdampak, jadi perlu kita waspadai,”harapTito.
Sementara itu, Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan outlook APBD 2020 berdasarkan Perpres 54/2020 mengalami penurunan dari yang dianggarkan sebelumnya.
 |
| Mendagri saat Memimpin Rapat Koordinasi Melalui Telekonferensi. |
“APBD 2020 yang diperkirakan tadinya Rp1238 triliun yang ditransfer ke daerah serta pendapatan lainnya, akan mengalami penurunan sebesar Rp228,5 triliun. Ini artinya hanya akan terealisir sebesar Rp19.95 triliun,” terang Sri Mulyani.
PAD turun 34% terdampak dari pelemahan ekonomi dan pembatasan aktivitas. Transfer ke daerah turun 94,2% dialihkan untuk penanganan covid-19 secara terpusat.
Belanja pegawai dari dari APBD awal 2020 sebesar Rp442, 27 triliun menjadi Rp360, 38 triliun, belanja barang atau jasa dari Rp320,91 menjadi Rp154,67 triliun, belanja modal dari Rp236,46 menjadi Rp122,14 triliun.
“Bila langkah-langkah yang kami sampaikan tadi dilakukan, maka secara total seluruh daerah sebetulnya akan mendapatkan Rp94, 39 triliun," ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa belanja pegawai, barang atau jasa, modal perlu upaya penghematan. [B-24/*]
PAD turun 34% terdampak dari pelemahan ekonomi dan pembatasan aktivitas. Transfer ke daerah turun 94,2% dialihkan untuk penanganan covid-19 secara terpusat.
Belanja pegawai dari dari APBD awal 2020 sebesar Rp442, 27 triliun menjadi Rp360, 38 triliun, belanja barang atau jasa dari Rp320,91 menjadi Rp154,67 triliun, belanja modal dari Rp236,46 menjadi Rp122,14 triliun.
“Bila langkah-langkah yang kami sampaikan tadi dilakukan, maka secara total seluruh daerah sebetulnya akan mendapatkan Rp94, 39 triliun," ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa belanja pegawai, barang atau jasa, modal perlu upaya penghematan. [B-24/*]